Selisih Harga Lahan Tol Diprotes

11

BATANG – Pembangunan jalan tol ruas Batang-Semarang rupanya belum bisa terselesaikan 100 persen karena kendala pembebasan lahan. Hal tersebut terbukti dengan adanya warga dari Desa Johosari, Kecamatan Kandeman yang belum sepakat atas harga tanah pembebasan lahan jalan tol oleh tim appraisal.

Hosting Unlimited Indonesia

Beberapa perwakilan warga mendatangi Kantor Bupati Batang untuk melakukan mediasi agar mencapai kesepakatan harga. Mediasi tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati dengan dihadiri Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Sekda Nasikhin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Abdul Azis, Kabag Tata Pemerintahan Setda Batang Ulul Azmi, Camat Kandeman Supardi, Tim appraisal, Ufix Kurniasih serta Kepala Desa Johosari, Saryun.

Perwakilan warga Desa Johosari, Muflikun mengatakan, ada 33 warga yang belum sepakat dengan harga appraisal. Sebab dalam satu desa terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi. Harga appraisal tanah milik warga rata-rata dihargai Rp 260 ribu – Rp 440 ribu, namun di PT Bintang Merpati dan Lapangan Golf harganya bisa mencapai Rp 1 juta lebih.

“Padahal satu desa, kenapa harganya berbeda jauh. Kami juga mendapatkan bukti lain di Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing yang kondisi tanahnya hampir sama dengan di desa kami sama-sama dekat jalan raya pantura dan exit tol, namun harganya mencapai Rp 1 juta, sementara di desa kami hanya maksimal Rp 440 ribu,” terang Muflikun.

Untuk itu warga meminta kepada tim appraisal dan BPN untuk mensurvey ulang. Nurhayanto,  perwakilan warga Johosari, juga mengatakan, ada sekitar 30 orang warga yang masih keberatan mengenai besaran harga ganti rugi tanah yang diberikan ke warga, karena harga tanah pengganti lebih mahal, sehingga untuk membeli kembali tanah pengganti harganya tidak cukup.

“Kami menghendaki agar tanah warga diganti untung bukan diganti rugi, karena tanah merupakan bentuk fisik dan ada hal lain yang harganya jauh lebih tinggi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, tindakan warga yang menyampaikan tulisan “Pak Jokowi kami belum sepakat dengan harga tanah untuk jalan tol” dalam kunjungan Presiden di Desa Kandeman seharusnya tidak perlu. Dan hal tersebut tidak perlu terjadi, karena selama 5 tahun memimpin, dirinya mengajarkan untuk terbuka dan selalu mengutamakan komuniasi atau musyawarah yang baik.

“Pastinya semua dapat dimusyawarahkan dengan baik dan appraisal atau penaksir harga tanah sudah melalui musyawarah dan ketentuanya serta ada hitung-hitungannya, kalau warga masih tetap ngotot difasilitasi seperti ini, masalah tidak terselesaikan,” ujar Yoyok.

Menurut Yoyok, sebenarnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena yang berhak mengadukan keberatan adalah pemilik tanah langsung, bukan perwakilan. Namun apapun, semua adalah warga Kabupaten Batang yang harus diakomodir dengan berupaya memfasilitasi apa yang menjadi keinginan warga, dan hal ini sebenarnya tidak ada dalam regulasi. Akan tetapi, apabila warga tetap maunya menang sendiri, maka Yoyok menyarankan agar warga mencari appraisal sendiri untuk perbandingan. (mg20/ric)


Comments

comments